Memaknai Kedatangan Raja Salman dan Harapan Bagi Indonesia

Akhirnya berita-berita mengenai rencana kedatangan Raja Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz benar-benar terwujud. Tanggal 1 sd 9 Maret 2017 dipilih oleh Sang Raja untuk memastikan kunjungannya ke Indonesia. Secara kenegaraan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 yang lalu. Oleh sebab itu, secara diplomatik ini merupakan kunjungan yang memang seharusnya dilakukan oleh Raja ini.

Akan tetapi, nilai historisnya cukup penting karena ini merupakan kunjungan kedua Raja Saudi Arabia semenjak berdirinya kerajaan ini tahun 1924. Kunjungan pertama dilakukan oleh kakak Raja Salman yang dikenal anti-Amerika, yaitu Raja Faisal bin Abdul Aziz pada tahun 1970 atau sektar 47 tahun yang lalu. Kunjungan yang membawa serta rombongan dalam jumlah sangat fantastis pun menambah kesan lain. Ada 25 orang Pangeran yang turut serta. Pada umumnya pangeran-pangeran Kerajaan Saudi Arabia (KSA) memiliki posisi yang penting dalam kerajaan. Bersama Raja ini juga turut ikut sekitar 10 orang menteri dan 800 orang lebih pengiringnya yang umumnya adalah staf-staf penting KSA, selain pasukan pengamanan. Kunjungan ini juga merupakan paket kunjungan ke negara-negara Asia antara lain: Malaysia, Brunai, China, dan Maladewa.

Banyak spekulasi mengenai kedatangan Raja Salman ini. Setidaknya dalam hal ini ada dua analisis utama yang berkembang, yaitu misi politik dan ekonomi. Jika menilik sejarah masa lampau di era kekhalifahan islam, maka kepemimpinan dua tanah suci ini menjadi simbol kedigdayaan suatu kerajaan atau rezim atas umat Islam dunia. Maka di antara pertarungan paling sengit ketika Bani Saudi ingin mendirikan negara adalah ketika menaklukan kota Mekah dan Madinah dari tangan para Asyraf alias kabilah yang mengklaim sebagai keturunan nabi Muhammad Saw.

Pengakuan simbolik kepemimpinan Saudi atas dunia Islam ini menjadi penting mengingat perkembangan politik kawasan, konfrontasi Arab Saudi dengan gerakan teroris dan kelompok yang ingin merebut dua tanah suci, serta hubungan Arab Saudi dengan barat yang mulai berubah. Tentu masih kita ingat ketika Saudi menginisiasi terbentuknya koalisi militer negara muslim. Kala itu 34 negara mayoritas muslim menyatakan patuh dan taat atas kepemimpinan Saudi di dalam koalisi tersbut. Malaysia, Brunei, Sudan sampai Mesir ikut ambil bagian. Minus indonesia. Padahal Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Keengganan pemerintah Indonesia untuk ikut dalam koalisi tersebut seperti sebuah sinyal ketidaksetujuan Indonesia atas kepemimpinan Arab Saudi diantara negara muslim. Apalagi pemerintah Indonesia terlihat sangat akrab dan lunak dengan Iran yang notabene musuh utama Arab Saudi di kawasan.

Arab Saudi sendiri sedang mengalami krisis politik dikawasan yang cukup dahsyat. Ketika kampanye melawan Syi’ah Houtsi di Yaman yang diperkirakan hanya akan memakan waktu dua bulan kini masuk tahun kedua. Begitu pula krisis politik dengan Iran, Suriah dan gempuran kelompok teror ISIS di dalam negeri. Iran yang beraqidah Syiah Rofidhoh memang sudah lama bernafsu menggugat administrasi dua tanah suci (sempat menggugat transparansi dana haji dan umroh pasca peristiwa crane dan Mina) agar lepas dari monopoli Saudi membuat Saudi agak kalap. Jika pengelolaan dua tanah suci lepas dari Saudi maka itu artinya pukulan telak bagi Saudi secara politik dan ekonomi. Politik karena itu merupakan simbol kepemimpinan negara muslim. Ekonomi karena lewat ibadah umroh dan haji ekonomi mikro dan makro Saudi bergerak.

Kondisi Saudi saat ini yang bisa dikatakan ada pada fase sulitnya membutuhkan sebuah terobosan berani demi masa depan negeri monarki tersebut. Saudi nampaknya mulai kembali merangkul kawan jauhnya yang sudah lama ditinggalkan dalam kerja sama di berbagai bidang srategis. Hubungan bilateral Indonesia dengan Saudi hampir bisa ditebak. Jika tidak terkait kuota haji, pasti terkait tenaga kerja.

Dari segi ekonomi, kunjungan Raja ini juga memiliki makna tersendiri. Setelah meluncurkan visi 2030 pada dua tahun lalu, Saudi mereformasi pola pengelolaan negara terkait ‘APBN’. Saudi yang sudah terninabobokan dengan sebutan negara petrodolar harus beralih ke sektor lain jika menginginkan kelanjutan eksistensi negara tersebut. Mengingat harga minyak yang meluncur jatuh.

Tak bisa dipungkiri juga bahwa Saudi sedang mengalami goncangan ekonomi yang dahyat. Setelah neraca keuangan negara dua tahun terkahir ini tidak menunjukkan ke arah positif, lantas membuat pemerintah Saudi melakukan banyak pemotongan gaji dan tunjangan bagi para menteri dan ‘PNS’. Malah sampai muncul opsi merubah jadwal turun gaji yang semula ditanggal 25 Hijriyah tiap bulannya menjadi tanggal 1 yang berarti menghemat anggaran lima hari kerja.

Mega proyek perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pun terlunta. Selain karena faktor pemutusan hubungan kerja sama dengan kontraktor tunggal bin Laden yang terkena kasus crane, juga karena proyek itu sangat menguras cadangan devisa negara. Sektor bisnis perumahan, kontraktor, dan lainnya pun lesu. Praktis hanya ‘BUMN’ saja yang masih bisa tetap eksis dengan garapan proyek pemerintah. Perusahaan swasta sedang ‘sulit bernafas’ akibat perputaran ekonomi yang lamban. Pemerintah pun banyak mengeluarkan peraturan baru terkait ketenagakerjaan. Karena angka pengangguran di Saudi cukup tinggi, maka di beberapa sektor diwajibkan mempekerjakan orang Saudi asli. Juga ada sektor yang mulai membatasi komposisi pekerja asing.

Investasi negara Saudi mayoritasnya berada di negara barat dan sedikit di negara Asia. Lebih sedikit lagi di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata utama penduduk Saudi dan teluk. Belum lagi peluang bisnis dan investasi yang menjanjikan di Indonesia yang belum tergarap karena kendala dana. Saudi vision 2030 ingin mengubah negara petrodolar tersebut menjadi negara berbasis bisnis dan wisata, khususnya wisata religi, umroh dan haji. Oleh karena itu visa haji dan umroh bagi mereka yang melakukan untuk kedua kalinya dikenai pembayaran. Dulu semuanya gratis. Saudi juga mulai memberlakukan pajak bagi penduduk non Saudi setiap tahunnya.

Dengan memboyong ratusan pengusaha Saudi ke Indonesia diharapkan bisa menjadi solusi dalam suksesi vision 2030. Miliyaran dolar investasi yang akan dilakukan Saudi di Indonesia merupakan potensi ekonomi jangka panjang bagi masa depan Saudi. Investasi tersebut terbagi atas investasi pemerintah juga investasi pribadi keluarga raja dan swasta. Khusus untuk swasta maka pemerintah Saudi kelak akan mendapat deviden lewat pemasukan zakat maal yang akan selalu dimonitor oleh kementrian keuangan dan zakat.

Bagi pemerintah Indonesia sendiri, ini merupakan sebuah angin segar pada saat kondisi politik dalam negeri dan ekonomi yang kurang baik. Secara politik ini menjadi preseden sangat positif bagi pemerintah Jokowi yang sedang diterpa gelombang penolakan dari kalangan islamis akibat kebijakannya. Secara ekonomi juga sangat menguntungkan. Setelah kebijakan tax amnesty yang belum juga mampu mendobrak ekonomi Indonesia, Jokowi berharap pinjaman dan hutang dari negara-negara lain. Maka Cina merapat. Jepang dan negara lainnya juga. Tapi kesemuanya menawarkan pinjaman dan investasi berbunga juga mensyaratkan hal lainnya seperti tenaga kerja, alat produksi dan juga kesepakatan lainnya yang cukup merugikan indonesia. Jadi, investasi Saudi dengan milyaran dolar nanti diharapkan mampu menggerakkan dan menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia. Selain mengukuhkan eksistensi rezim Jokowi di mata rakyatnya.

Atas kedatangan Raja Salman ini, Pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui surat edaran resminya juga menaruh harapan besar menyangkut hubungan Indonesia-KSA. Harapan tersebut antara lain: Pertama, meningkatkan kerja sama dalam pelayanan jamaah haji Indonesia, khususnya dalam menambah kouta dan transportasi. Kedua, pemerintah KSA diharapkan memberikan perhatian lebih kepada negara-negara muslim yg secara politik dan ekonomi lemah. Ketiga, memperbaiki perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan meniadakan tenaga kerja wanita unskill khususnya PRT (pembantu rumah tangga). Keempat, Pemerintah KSA diharapkan bisa bekerja sama di bidang keamanan khususnya dalam pencegahan terorisme. Selama ini terdapat analisis yang mengaitkan  pelaku terorisme terindikasi memiliki jaringan dengan organisasi di Saudi dan Indonesia. Kelima, memperkuat kerja sama ekonomi dengan Indonesia, tidak hanya dalam bidang energi tapi juga komoditas pangan dan pakaian. Perlu dibangun Economic Muslim Society or Government (semacam MEA), namun lingkupnya lebih luas.

(Dihimpun Tim Redaksi dari Berbagai Sumber)