MENGAPA RAKHINE-BUDHA MEMBENCI ROHINGYA-MUSLIM?

Pada edisi lalu, kami mengutip pendapat Mahbubul-Haque tentang penyebab utama konflik di Arakan. Haque menyebutkan inti persoalannya adalah pada kegagalan integrasi Rohingya ke dalam negara baru Burma (Myanmar). Haque melihat bahwa pemerintah, terutama semenjak Myanmar dikuasai oleh Junta Militer tahun 1962, secara sengaja menolak masuknya Rohingya menjadi bagian dari Burma. Pemerintah bahkan memprovokasi masyarakat yang tinggal di Arakan yang berlainan etnis dan agama, yaitu etnis Rakhine-Budha, untuk memusuhi Rohingya yang Muslim. Tentu saja yang paling mudah digunakan untuk menyulut kebencian horizontal adalah masalah sejarah, etnis, dan—paling krusial—agama. Diciptakan kesan Rohingya sebagai etnis pendatang yang tidak punya hak tinggal di Arakan; terlebih mereka berbeda ras dan agama dengan orang-orang Rakhine. Pemerintah bukannya menjadi penengah dan jembatan untuk mengintegrasikan masyarakat, malah menjadi penyebab semakin parahnya konflik horizontal antar-rakyat sendiri. Secara sederhana boleh dikatakan bahwa sumber utama masalah Rohingya adalah kekerasan negara atau kekerasan yang disponsori negara yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Junta Militer sejak berkuasa tahun 1962.

Salah satu argumen yang sangat jelas untuk menunjukkan kesimpulan di atas adalah beberapa fakta keberadaan etnik Rohingya di Myanmar. Berikut untuk menyebut beberapa contoh fakta keras. Pertama, antara tahun 1948 hingga 1962 ketika pemerintahan U Nu berkuasa di Burma, etnis Rohingya diakui secara legal maupun politis sebagai etnis yang eksis di Burma. Salah satu buktinya, sebelum tahun 1962 pernah ada dua orang tokoh Rohingya yang menjadi pejabat politik di Burma. Salah satunya adalah Sultan Mahmud yang pernah menjabat menteri kesehatan Burma; dan M.A. Gaffar yang pernah menjadi pejabat anggota dan sekretaris Parleman Burma. Keduanya adalah Muslim-Rohingya. Kedua, bahasa Rohingya pernah menjadi salah satu bahasa pengantar resmi di Burmese Broadcasting Service di era pemerintahan U Nu yang dikenal sebagai pemimpin yang demokratis.

Melihat fakta-fakta di atas, persoalan penolakan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar terjadi sejak tahun 1962. Pertanyaan berikutnya yang penting diajukan adalah: mengapa Junta Militer tidak mau menerima Rohingya dan tega melakunkan kekerasan laten terhadap etnik ini? Untuk menjawab masalah ini penelusuran Kei Nemoto yang mempublikaskan tulisannya dengan judul The Rohingya Issue: A Thorny Obstacle between Burma (Myanmar) and Bangladesh cukup memadai untuk dipertimbangkan.

Menurut Nemoto ketidaksukaan etnik Rakhine dan Burma pada umumnya terhadap Rohingya dipicu oleh dua hal mendasar. Pertama, pergesekan antar-etnik migran yang sama-sama datang ke Arakan. Persaingan di antara keduanya telah terjadi sejak lama, terutama ketiak Kerajaan Burma berhasil menaklukkan Kerajaan Arakan sehingga dominasi etnik beragama Budha atas etnik Muslim mulai menguat. Pada saat Burma dikuasai Inggris tahun 1823, banyak penduduk Chittagong yang merupakan kawasan yang juga dianeksasi oleh Inggris yang datang ke Arakan dalam jumlah yang cukup besar. Migrasi ini juga didukung oleh faktor tidak ada pemisah alam yang sulit dilalui antara Arakan dan Chittagong. Oleh sebab itu, dengan mudah saja banyak orang Chitagong yang datang ke Arakan dan sebaliknya. Penduduk kedua kawasan ini sama-sama Muslim. Semakin banyaknya warga Muslim di Arakan menyebabkan pergesekan dengan Rakhine bergama Budha semakin besar, walupun saat itu belum sampai menimbulkan kerusuhan yang besar. Namun, bibit persaingan dan permusuhan sudah ada sampai Jepang menguasai Burma. Saat itulah terjadi perubahan teritorial penting. Chittagong tetap dikuasai Inggris, sementara Arakan dikuasai Jepang bersama dengan kawasan Burma lainnya.

Kedua, sejak Jepang menguasai Burma pada tahun 1942 itu, kemudian muncul kebijakan politik yang berdampak jangka panjang hingga saat ini. Arakan menjadi front liner (garis depan) kekuatan Jepang menuju India yang masih dikuasai oleh Inggris. Agar serangan ke India-Inggris efektif, Jepang kemudian merekrut orang-orang Budha Arakan untuk dijadikan tentara dengan nama Patriot Arakan Force. Mengetahui langkah Jepang seperti itu, Inggris kemudian secara diam-diam membentuk pasukan gerilya di Arakan sendiri. Karena Arakan-Budha sudah lebih dahulu direkrut Jepang, Inggris merekrut penduduk Arakan-Muslim. Pasukan gerilya ini dinamakan Force V yang dipecah menjadi dua subdivisi, yaitu subdivisi Maungdaw dan Buthidawn. Selain merekrut orang Arakan-Muslim, Inggris juga merekrut orang-orang Chittagong untuk menjadi tentara di Force V. Tujuan dibentuknya Force V ini tentu saja untuk mencegah Patriot Arakan Force dapat sampai ke India yang masih di bawah kekuasaan Inggris. Beberapa kali terjadi bentrokan di antara kedua tentara bentukan asing ini sehingga konflik di lapangan bukan antara Jepang dengan Inggris, melainkan antara Arakan Budha dengan Arakan-Muslim yang didukung pula oleh orang-orang Chittagong.

Dalam perang semacam ini, walaupun kepentingan besarnya ada di tangan negara-negara asing kolonial yang berkuasa di kawasan itu, namun yang dapat menyulut pertempuran agar lebih semangat di kedua belah pihaknya adalah dengan dimunculkannya sentimen identitas masing-masing. Dalam hal ini yang dieksplorasi adalah sentimen etnik dan agama. Rohingya-Muslim vs Rakhine-Budha. Bagi masyarakat awam yang tidak telalu mengerti politik tingkat tinggi yang dimainkan Jepang dan Inggris, perang-perang di antara kedua tentara tersebut dipahami justru sebagai perang antar-etnik. Dari sinilah kebencian terhadap etnik Rohingya-Muslim dari kalangan Rakhine-Budha semakin mengental. Pada saat yang sama kebencian ini juga mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Burma lainnya yang sama-sama beragama Budha. Jadilah kemudian konflik ini menjadi konflik etnik dan agama.

Sekalipun kawasan ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh Inggris pada tahun 1944 dan semua tentara rakyat, baik bentukan Jepang maupun Inggris, dibubarkan, namun rupanya konflik horizontal tidak dapat dikendalikan oleh penguasa Inggris. Berkali-kali terjadi bentrokan di Maungdaw dan di beberapa kawasan lain terus terjadi. Situasi inilah yang cukup dipahami dengan baik ketika U Nu berkuasa di Burma pasca-kemerdekaan Burma dari Inggris tahun 1948. U Nu berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk menghentikan konfrontasi di antara dua etnik yang hidup bertetangga di Arakan ini.

Ketika kawasan-kawasan Muslim di Arakan dipimpin oleh kepala negara bagian yang berasal dari Rakhine-Budha, para pemimpin dan masyarakat Muslim menolaknya dengan sangat keras. Penolakan ini dapat dimaklumi sebagai ekses dari perselihan antar-etnik ini sebelumnya. Pada tahun 1961, akhirnya U Nu memutuskan untuk tetap memberikan kekuasaan kepada etnis mayoritas di Arakan, yaitu Rakhine-Budha. Hanya saja, kawasan-kawasan yang dihuni oleh mayoritas Muslim, yaitu Buthidaung, Maungdaw, dan Rathedaung Barat, akan disatukan menjadi kawasan khusus yang dinamai kawasan Mayu (Mayu region). Kawasan yang nama resminya adalah Mayu Frontier Administrasion akan langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk menghentikan konflik horizontal yang sudah lama terjadi.

Akan tetapi rupanya sejarah berkata lain. Kelompok militer garis-keras Budha berhasil menggulingkan U Nu dan mengambil alih kekuasaannya. Penguasa baru ini bertindak sangat diktator dan cenderung fasis. Semua kebijakan U Nu terhadap etnik Rohingya dibatalkan. Pemerintah Junta-Militer sendiri bersikap sebaliknya. Mereka ingin menguasai kawasan Arakan sepenuhnya tanpa Rohingya-Muslim. Untuk mendapatkan pembenaran atas pembersihan etnis (etnic cleansing), pemerintah baru ini malah menghidupkan kebencian lama dengan memunculkan wacana tentang Rohingya sebagai bukan penduduk asli Arakan. Mereka dianggap ilegal datang ke Arakan. Seperti halnya Inggris dan Jepang, pemerintah Junta Militer Myanmar ini juga memanfaatkan orang-orang lokal setempat untuk memenuhi tujuan mereka menghabisi Rohingya. Oleh sebab itu, terjadilah apa yang terjadi sejak tahun 1962 hingga saat ini. Wallâhu A’lamu bi Al-Shawwâb.

Ditulis oleh Tim Redaksi

Rohingya: Bukan Bermula dari Masalah Minyak dan Gas

Beberapa tulisan di berbagai situs berita, termasuk di berita online Republika (http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovosu3-ada-kepentingan-minyak-di-balik-genosida-etnis-rohingya), disebutkan bahwa salah satu motif dari mengemukanya kasus genosida etnis Rohingya adalah kepentingan eksplorasi minyak di Arakan. Karena tersebarnya berita ini, kemudian konflik ini ingin direduksi hanya sebagai konflik antar-etnik dalam perebutan ladang minyak dan gas. Siapa yang menyebutnya sebagai konflik berlatar-belakang agama dinyinyiri sebagai orang yang sentimentil dan tidak mengerti masalah. Faktanya, yang sentimentil dan tidak mengerti masalah adalah yang menyebut masalah Rohingya ini sebagai semata-mata masalah ekonomi. Adala beberapa alasan mengenai hal ini.

Pertama, dalam situs berita seperti yang dikutip Republika umpamanya, nara sumber yang dijadikan referensi hanya menyebutkan bahwa masalah minyak dan gas hanya “memperparah” konflik di kawasan ini. Republika melansir berita sebagai berikut.

“Seperti dilansir Oil Change International, beberapa tahun lalu aktivis HAM berbasis di Inggris Jamila Hanan sekaligus pendiri Save The Rohingya memperingatkan ada kaitan antara pengembangan minyak dan pemusnahan etnis Rohingya. Rohingya dibersihkan dari Sittwe yang dikembangkan sebagai pelabuhan laut dalam untuk menyambut  kapal tanker minyak dari Timur Tengah. Ada sejumlah besar perkembangan ekonomi di sekitar pelabuhan Sittwe dari hasil pembangunan pipa baru. Pelabuhan strategis Sittwe, di mana banyak etnis Rohingya tinggal dan di mana jaringan pipa dimulai, hanyalah salah satu faktor. Faktor lainnya blok minyak yang menguntungkan.”

Bila statusnya hanya “memperparah” berarti memang konflik ini tidak bermula dari masalah minyak. Bisnis minyak dan gas yang cadangan keduanya ditemukan dalam jumlah yang cukup besar menyebabkan pemerintah Junta Militer Myanmar semakin bernafsu untuk membumihanguskan etnik Rohingya.

Kedua, untuk meyakinkan bahwa faktor ini hanya “memperparah” adalah menelusuri sejak kapan ada isu minyak adan gas di Arakan untuk kemudian dibandingkan dengan titi mangsa mulainya konflik Rohingya. Seperti diberitakan dalam berbagai situs, misalnya dalam https://kumparan.com/ardhana-pragota/pipa-migas-problem-lain-di-balik-penderitaan-rohingya diketahui bahwa isu minyak mengemuka baru belakangan ini. Paling cepat isunya kurang dari dua dekade terakhir. Bahkan, di Arakan sendiri minyak dan gas belum lagi dieksplorasi; dan benar-benar baru sebatas isu. Ini menandakan bahwa isu minyak dan gas adalah masalah baru. Sementara masalah konflik dengan etnik Rohingya sudah terjadi sejak Burma merdeka dari Inggris tahun 1948; dan genosida sudah terjadi sejak pemerintah Junta Militer berkuasa tahun 1962. Oleh sebab itu, mengaitkan konflik Rohingya semata-mata hanya dengan kepentingan minyak dan gas, selain tidak memadai secara analisis juga tidak akan mampu mendudukkan masalah Rohingya ini secara tepat.

Faktor Utama Konflik Rohingya

Untuk memahami akar konflik Rohingya ini ada baiknya riset yang dilakukan oleh Md. Mahbubul Haque, dosen Fakultas Ilmu Politik di Prince of Songkla University Pattani Thailand, yang dilakukan antara tahun 2012, 2013, dan 2014 kita ringkaskan dalam tulisan pendek ini. Hasil riset Haque ini dipublikasikan dengan judul “Multicultural Society in Burma: How Failed to Accomodate the Rohingya Indetity” dalam buku Rohingnya: Stateless People and Nowhere to Go (Jakarta: PAHAM-PIARA, 2016) hal. 1 sd 19.

Berdasarkan kajian Haque ini ada tiga penyebab utama konflik Rohingya. Pertama, Burmanisasi (paksa) terhadap etnis Rohingya di Arakan. Di Myanmar, etnik mayoritas adalah Burma. Sementara di Arakan terdapat dua etnik minoritas, yaitu etnik Rohingya dan Rakhine. Belakangan katena Rakhine dapat di-Burma-kan, maka kawasan ini diberi nama negara bagian Rakhine (Rakhine State). Setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1948, salah satu program yang dicanangkan pemerintah penguasa dan sudah berjalan sejak kawasan ini disebut British-Burma adalah melakukan integrasi etnik untuk membentuk suatu negara nasional baru. Integrasi ini dilakukan dengan melakukan Burmanisasi. Artinya semua etnik harus “menjadi Burma” dengan cara mengubah bahasa sehari-hari mereka dengan bahasa Burma; dan yang paling penting adalah mengubah agama yang mereka anut menjadi Budha. Sebab, salah satu pokok dari budaya Burma adalah agama Budha. Sebetulnya sejak sebelum Inggris memberikan kemerdekaan, sudah ada “the Panglong Spirit” yang tercermin dalam konstitusi Burma 1947 bahwa keberadaan etnik minoritas yang memiliki bahasa dan budaya berbeda dengan Burma tidak akan dilakukan Burmanisasi. Setiap orang dijamin agama, bahasa, dan budayanya walaupun berbeda dengan keseluruhan orang Burma. Akan tetapi, pada kenyataannya Burmanisasi terus berjalan.

Sejak hari pertama kemerdekaan tahun 1948 pemerintah pusat di Rangoon sudah memberlakukan kebijakan asimilasi dengan melakukan Burmanisasi dan bahkan Budhisasi. Mereka yang menolak akan dipersekusi dan dikucilkan dan diperlakukan sebagai non-Burma yang tidak berhak tinggal di sana. Militer yang dikuasai sepenuhnya oleh etnik Burma lebih keras lagi dalam memberlakukan politik Burmanisasi ini. Mentalitas mereka sudah dibentuk secra fasis dengan memegang jargon “Amyo, Batha, Thatana” yang berarti “satu ras, satu bahasa, satu agama”. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pada masa pemrintah Junta Militer sejak tahun 1962 kekerasan terhadap etnik Rohingya yang minoritas dan beragama Islam ini mulai berjalan dalam bentuknya yang semakin kemari semakin ekstrem dan dilegitimasi dengan berbagai alasan. Atas nama alasan keamanan dengan menuduh etnik Rohingya yang tidak mau berganti bahasa dan agama sebagai kelompok seperatis yang harus dibunuh. Kebijakan ini diperparah dengan keluarnya undang-undang kependudukan tahun 1982 yang menyatakan etnik Rohingya sebagai bukan warga negara Myanmar, padahal ada 135 etnik lain di luar Burma yang diakui sebagai warga negara hanya karena orang-orang Rohingya tidak mau berbahasa dan berkebudayaan Burma serta tidak mau berpindah agama dari Islam menjadi Budha. Ironisnya pada tahun 2012, depopulasi etnis Rohingya di Arakan malah dilakukan dengan cara mendatangkan orang-orang pedalaman Bangladesh yang beragama Budha untuk mendiami beberapa kawasan di Arakan dan mengusir etnik Rohingya yang sudah berabad-abad tinggal di sana secara paksa. Ini menunjukkan bahwa motif Burmanisasi dan Budhisasi sangat kuat di kawasan ini.

Kedua, pertumbuhan penduduk Rohingya. Sebagaimana umumnya komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, pertumbuhan penduduk etnik Rohingya cukup cepat dibandingkan dengan etnik lain beragama Budha di Arakan, yaitu etnik Rakhine. Salah satu yang mempercepat petumbuhan populasi etnik Rohingya adalah praktik poligami yang cukup massif di kalangan lelaki Rohingya. Orang-orang Rakhine merasa takut akan semakin dominannya Rohingya di Arakan. Oleh sebab itu, kemudian dengan alasan yang terlalu mengada-ada pemerintah Myanmar menerapkan peraturan perkawinan yang aneh. Orang-orang Rohingya hanya boleh menikah (secara resmi) atas izin dari pemerintah. Bukan hanya poligami, bahkan menikah untuk petama kali pun harus seiizin pemerintah. Pada praktiknya, pemerintah sangat sulit memberikan izin untuk menikah kepada orang-orang Rohingya. Selain itu, untuk mencegah pertumbuhan etnik Rohingya, pemerintah juga memberlakukan kebijakan depopulasi dengan mengusir mereka dari kampungnya hingga saat ini. Inilah yang menjadi sebab semakin kompleksnya masalah kependudukan bagi etnik Rohingya hingga puncaknya tahun 1982 mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar.

Ketiga, sikap rasialis etnik Burma. Etnik Burma yang umumnya beragama Budha dan etnik lain yang sudah di-Budhakan merasa paling memiliki hak atas seluruh kawasan Myanmar. Mereka sangat tidak suka kepada siapa saja yang berbeda dengan mereka. Sikap rasialis dari mayoritas pendudukan Myanmar ini memberikan dukungan moral kepada pemerintah Junta Militer untuk bertindak semakin represif kepada etnik Rohingya yang telah mendiami kawasan Arakan sejak lebih dari empat abad yang lalu. Dalam berbagai kasus bahkan atas nama ras Burma dan agama Budha, banyak masyarakat sipil yang merasa dilindungi pemerintah ikut melakukan kekerasan terhadap warga Rohingya yang lemah. Sikap ini mereka ambil hanya karena mereka tidak menyukai keberadaan etnik Rohingya di Arakan. Mereka ingin agar Arakan bersih dari orang-orang Muslim-Rohingya. Wallahu A’lamu bi Al-Shawwab.

Ditulis oleh Tim Redaksi